Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangka Barat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah masyarakat Bangka Barat tentang aktivitas di kawasan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS)
foto oleh: Virgo Equerdo
Mentok, Diskominfo Kabupaten Bangka Barat - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangka Barat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah masyarakat Bangka Barat.
Rapat tersebut merupakan buah dari unjuk rasa penolakan masyarakat Bangka Barat terhadap aktivitas di kawasan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS). Kegiatan ini dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa (02/07/2024).
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan DPRD setempat untuk mendesak Pemerintah Pusat agar mencabut izin konsesi HTI yang saat ini yang dikelola oleh PT BRS.
"Tolak HTI, kami sudah dari dulu menolak. Tidak ada untungnya keberadaan HTI di Bangka Barat. Kami ingin izinnya dicabut," ujar salah satu masyarakat Bangka Barat yang melakukan unjuk rasa pada Selasa (2/7/2024).
Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lainnya secara tegas menyatakan dukungannya terhadap unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Bangka Barat.
"Forkopimda Kabupaten beserta anggota DPRD Kabupaten akan menyampaikan persoalan ini ke Forkopimda Provinsi untuk minta dikawal persoalan ini ke kementerian, bahwa ada keresahan masyarakat Bangka Barat yang diakibatkan aktivitas PT BRS ini," Ujar Bong Ming Ming dihadapan masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut.
"Ini momentumnya untuk melakukan perlawanan, insyaallah dengan seperti itu kita berharap pihak kementerian bisa mencabut perizinan PT BRS ini, dan saya pastikan dari dulu sampai hari ini saya tetap bersama masyarakat, begitu masyarakat menolak saya pastikan saya juga akan menolak," lanjutnya dengan tegas.
Ribuan masyarakat yang hadir untuk melakukan unjuk rasa itu membawa alat dukungan berupa spanduk yang meminta PT BRS untuk angkat kaki dari bumi Bangka Barat.
(Penulis: Rozi, Editor: M. Yaser Iqbal)
